Artikel (225)

Keywords: konsultan izin ekspor impor

IMP/Inrit

Peil Banjir dan Tata Air, Izin Membangun Prasarana (IMP)/ Inrit.

SP3L

Keterbatasan lahan peruntukan wilayah di daerah khusus Ibukota Jakarta, memerlukan langkah-langkah pengendalian dan pengawasan terhadap pembebasan/ pembelian tanah. Oleh karena itu, berdasarkan Keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor 540 Tahun 1990, tanggal 31 Maret 1990, SK. Gubernur No. Da. 11/3/11/1972 dan SK. Gubernur No. 1934 Tahun 2002, menetapkan bahwa untuk setiap pembebasan lokasi/ lahan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta diwajibkan terlebih dahulu memperoleh Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan atau Lokasi (SP3L) dari Gubernur Kepala Daerah. SP3L adalah sejenis surat persetujuan prinsip pembebasan sebuah lokasi/ lahan atau bidang tanah untuk pembangunan fisik kota DKI Jakarta. Surat ini berfungsi untuk mengendalikan dan mengawasi pembebasan/ pembelian tanah, sebagai pengarahan pembangunan agar sesuai rencana kota dan demi menghindari para spekulan tanah.

Gambar Rencana Bangunan

Gambar Rencana Bangunan merupakan gambar bangunan yang dibuat oleh Konsultan Perencana yang terdiri dari Gambar Arsitektur, Hasil Penyelidikan Tanah dan Perencanaan Struktur, serta hasil Gambar Desain Instalasi dan Mekanikal serta Elektrikal.

AMDAL dan UKL UPL

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan(AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia. AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Yang dimaksud lingkungan hidup di sini adalah aspek abiotik, biotik dan kultural. Dasar hukum AMDAL di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang "Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup"

KRK dan RTLB

Untuk mengetahui ketentuan rencana kota dan ketentuan teknis planologis sebagai dasar perencanaan bangunan, maka Perda No.6 tahun 1999 dan Perda No.1 Tahun 2006 mengatur bahwa harus dibuat sebuah Keterangan Rencana Kota (KRK) dan Rencana Tata Letak Bangunan (RLTB). Surat KRK dan RLTB adalah peta yang dilengkapi dengan keterangan secara rinci mengenai pemanfaatan suatu wilayah. Instansi pelaksana yang mengurusi masalah ini adalah Dinas Tata Ruang DKI.

Syarat Administrasi Ketetapan Recana Kota dan Rencana Tata Letak bangunan (KRK/RTLB)

Syarat Administrasi Ketetapan Recana Kota dan Rencana Tata Letak bangunan

Perjanjian Kerjasama

PKS (Perjanjian Kerjasama) dengan Pemda DKI Jakarta.

SIPPT

Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT)

IMB

Terdapat tiga jenis permohonan IMB, yaitu

Permohonan IMB Rumah Tinggal.,
Permohonan IMB Bangunan Umum (Non Rumah Tinggal) s/d 8 Lantai dan Bangunan Rumah Tinggal Pemugaran Gol. A dan B, atau Komplek Perumahan.,
Permohonan IMB Bangunan Umum (Non Rumah Tinggal) 9 Lantai atau Lebih.

Syarat administrasi permohonan IMB

Syarat administrasi permohonan IMB

SLF

Sertifikat Laik Fungsi (SLF) adalah Sertifikat yang diterbitkan oleh Pemda DKI Jakarta terhadap bangunan gedung yang telah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi yang dinilai berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagai prasyarat untuk dapat dimanfaatkan. Sertifikat Laik Fungsi harus dimiliki untuk setiap bangunan gedung, sebelum bangunan gedung tersebut dimanfaatkan/ digunakan. SLF diterbitkan dengan masa berlaku 5 Tahun untuk bangunan umum dan 10 Tahun untuk bangunan rumah tinggal. Sebelum masa berlaku SLF habis, maka harus diajukan kembali permohonan perpanjangan SLF, dengan dilengkapi laporan hasil pengkajian bangunan gedung (yang harus dibuat oleh pengkaji yang memiliki Izin Pelaku Teknis Bangunan/ IPTB).

Persyaratan-persyaratan Permohonan SLF

Sertifikat Laik Fungsi (SLF) merupakan persyaratan hukum yang wajib dimiliki sebelum gedung difungsikan atau dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya, Sertifikat dimaksud diberikan kepada bangunan gedung yang telah selesai dibangun dan memenuhi persyaratan keandalan bangunan gedung (sebaiknya SLF diurus ketika pembangunan gedung mencapai 80% selambatnya hampir selesai).