Izin Mendirikan Rumah Sakit

image

Izin Mendirikan Rumah Sakit


 

 

Kesehatan saat ini telah menjadi salah satu komoditas bisnis yang dinilai menguntungkan. Hal ini terlihat jelas dari jumlah rumah sakit, khususnya di Indonesia, yang meningkat hampir sebesar 15% dalam satu tahunnya. Tabel 1.1. Perkembangan Jumlah Rumah Sakit (Umum & Khusus) Di Indonesia Tahun 2005-2009

No. Pengelola/Kepemilikan 2005 2006 2007 2008 2009
1 Kementrian Kesehatan dan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota 452 464 477 509 552
2 TNI/POLRI 112 112 112 112 125
3 BUMN/Kementrian Lain 78 78 78 78 78
4 Swasta 626 638 652 673 768

Total 1.268 1.292 1.319 1.372 1.523
(Kementrian Kesehatan Republik Indonesia 2010)

Rumah Sakit sebagai komoditas bisnis yang dianggap menguntungkan ini, menjadikan beberapa orang, baik dari kalangan bisnis maupun kalangan kesehatan, berlomba-lomba untuk mendirikan rumah sakit. Kesalahan terbesar dari pemodal-pemodal ini adalah kadang mereka mengacuhkan adanya peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Beberapa kasus yang sering ditemui adalah bangunan sudah berdiri, ternyata izin belum dikantongi.  
Adanya kasus tersebut kadang sampai menyebabkan kerugian bagi pemodal. Kerugian tersebut muncul saat seorang pemodal sudah mendirikan bangunan untuk rumah sakit, ternyata izin tidak muncul. Padahal izin ini memiliki peranan yang sangat penting dalam pendirian suatu rumah sakit. Undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit ini bahkan memberikan ancaman pidana bagi pemilik ataupun pengelola rumah sakit yang melaksanakan kegiatan perumahsakitan tanpa adanya izin. Tidak tanggung-tanggun, pemidanaan terhadap penyelenggara rumah sakit tanpa izin baik perseorangan maupun badan usaha yang berupa pidana penjara maksimal 2 (dua) tahun dan denda mencapai Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) (pasal 62 jo. Pasal 63 UU Rumah Sakit). 
Izin rumah sakit ini memiliki peran sentral dalam menentukan apakah rumah sakit tersebut bisa berdiri atau tidak. Perizinan rumah sakit ini secara umum tertera pada Pasal 25. Pada pasal ini dijelaskan bahwa setiap rumah sakit wajib memiliki izin. Izin ini dibagi menjadi dua, yaitu izin mendirikan dan izin operasional. Izin mendirikan ini diberikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun (Pasal 25 ayat 3). 
Kebanyakan kesalahan pengartian yang terjadi pada pemodal adalah pada pengajuan izin mendirikan. Izin mendirikan rumah sakit ini didefinisikan dalam Penjelasan UU Rumah Sakit sebagai "izin yang diberikan untuk mendirikan rumah sakit setelah memenuhi persyaratan untuk mendirikan. 
Persyaratan untuk mendirikan suatu rumah sakit mengacu pada Permenkes No. 147/MENKES/PER/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit (Permenkes Izin Rumah Sakit). Pasal 4 Permenkes Izin Rumah Sakit menyebutkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemodal antara lain: studi kelayakan, master plan, status kepemilikan, rekomendasi izin mendirikan, izin gangguan (HO), persyaratan pengolahan limbah, luas tanah dan sertifikatnya, penamaan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Penggunaan Bangunan (IPB), dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU). 
Kebanyakan pemodal menyamakan antara Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Izin Mendirikan Rumah Sakit. Jadi kebanyakan diantara mereka setelah mendapat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), mereka akan menyegerakan pelaksanaan pembangunan Rumah Sakit, sehingga pada saat mengajukan untuk mendapatkan izin mendirikan, ternyata permintaan tersebut di tolak. 
Memang ada cara politis yang bisa ditempuh untuk mensiasati. Hanya saja kadang cara ini akan memakan sumber daya yang lebih banyak dibandingkan dengan menempuh jalur yang sewajarnya.


KESIMPULAN:

  1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bukan merupakan Izin Mendirikan Rumah Sakit.
  2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan     Izin Mendirikan Rumah Sakit.

Thu, 7 Sep 2017 @16:46

Copyright © 2021 PT. BINA MANAJEMEN GLOBAL · All Rights Reserved
powered by sitekno